Berita Daerah

PENYESUAIAN TARIF AKDP MEDAN – KABANJAHE PP

Posted on February 8, 2012 by admin1001 (sinabungjaya.com)

Berdasarkan kesepakatan bersama Direksi dari PT. Sinabung Jayaraya (Sdr. Elia Ginting), PT. Sutra/ Aronta (Sdr. Antoni Perangin-Angin), PO. Borneo (Sdr. Jupli Singarimbun) dan CV. Murni Express (Sdr. Indra S. Pandia) pada tanggal 02 Februari 2012 di Medan, maka mulai hari Senin tanggal 13 Februari 2012 yang akan datang diberlakukan tarif baru untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Medan – Kabanjahe PP yaitu rincian sbb:

No	Dari	-	Ke	Rupiah
1.	Medan	-	Kabanjahe	13.000,-
2.	Medan	-	Berastagi	10.000,-
3.	Medan	-	Bandarbaru	8.000,-
4.	Medan	-	Sibolangit	8.000,-
5.	Medan	-	Sembahe	8.000,-

   II.

No	Dari	-	Ke	Rupiah
1.	Kabanjahe	-	Medan	13.000,-
2.	Kabanjahee	-	Pancurbatu	10.000,-
3.	Kabanjahe	-	Sembahe	8.000,-
4.	Kabanjahe	-	Sibolangit	8.000,-
5.	Kabanjahe	-	Bandarbaru	8.000,-

III.

No	Dari	-	Ke	Rupiah
1.	Berastagi	-	Medan	10.000,-
2.	Berastagi	-	Pancurbatu	8.000,-
3.	Berastagi	-	Sembahe	6.000,-
4.	Berastagi	-	Sibolangit	6.000,-
5.	Berastagi	-	Bandarbaru	6.000,-

IV. Tarif diluar yang tertulis di atas adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk naik/ turun atau jarak dekat.

Sumber : Jupli Singarimbun. SH, Direksi PO. Borneo

Izin Swalayan di Deliserdang Perlu Dikendalikan

Deli Serdang, Sumut, 5/2 (ANTARA) – Penerbitan izin usaha swalayan atau mini market di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara perlu dikendalikan agar iklim usaha di daerah itu berjalan baik dan sehat.

“Penerbitan izin usaha swalayan yang tidak terkendali akan dapat membuat pedagang kecil semakin terpuruk,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Syarifuddin Rosha di Lubuk Pakam, Minggu.

Di Deli Serdang selama satu tahun terakhir gencar berdiri usaha swalayan yang bernaung di bawah group perusahaan yang diperkirakan memiliki modal relatif besar.

Bila permohonan izin usaha swalayan baru tidak dikendalikan secara tepat dan bijaksana oleh instansi pemerintah terkait, dia memastikan jumlah swalayan di Deli Serdang akan semakin bertambah banyak.

Jumlah swalayan yang beroperasi di kabupaten itu diperkirakan sudah mencapai 47 unit atau setiap kecamatan terdapat lebih dari tiga unit.

Pertumbuhan investasi di bidang usaha swalayan tersebut, menurut dia, berperan meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi perizinan dan pajak daerah.

Namun bila penerbitan izin usaha swalayan tidak mengedepankan aspek iklim usaha yang baik dan sehat, dia memprediksi akan banyak unit usaha pedagang kecil di Deli Serdang yang kinerjanya bakal terpuruk.

“Kehadiran usaha swalayan dengan modal besar hendaknya jangan sampai mematikan pelaku usaha kecil,” ujar Syarifuddin.

Oleh karena itu, dia mengingatkan instansi yang berkompeten di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang harus lebih cermat dalam menerbitkan izin usaha swalayan.

Selain harus lebih cermat mengendalikan penerbitan izin usaha swalayan baru, pihaknya minta kepada Pemkab setempat agar menata kembali jarak dan masing-masing jenis komoditas dagangan yang boleh dipasarkan oleh masing-masing unit usaha swalayan.

Penataan jarak dan jenis komoditas mau pun produk yang boleh dipasarkan swalayan tersebut dinilai efektif melindungi pedagang kecil dari kemungkinan ancaman persaingan pasar yang semakin kompetitif dewasa ini.***2***(KR-JRD)

(T.KR-JRD/B/M034/M034)

Sumber :antarasumut.com